"Berjuta wajahmu tampak olehku. Wahai saudaraku petani, dengan istri dan anakmu. Garis-garis wajahmu di abad 21 ini masih serupa dengan garis-garis wajahmu. Abad yang lalu garis-garis penderitaan berkepanjangan dan aku malu, aku malu padamu."
(Taufiq Ismail)
Assalamualaikum wr.wb.
Pengantar...
Berbicara sektor pertanian tidak asing lagi ketika kita berbicara tentang negara ini. Agraris adalah platform yang terpampang jelas dalam perjalanan bangsa. Indonesia sebagai negara agraris adalah negara pengekspor dan pengimpor produk pangan terbesar di dunia. Banyak pihak yang mengkhawatirkan bahwa kita akan masuk ke dalam jebakan pangan yang akan sangat sulit keluar di kemudian hari. Tantangan masa mendatang dalam penyediaan pangan, peningkatan ekspor, pembenahan kelembagaan, pembangunan infrastruktur, dan devisa negara yang semakin berat terutama berkaitan dengan pertambahan jumlah penduduk, tingkat pendidikan petani dan sumber daya alam.
Pengantar...
Berbicara sektor pertanian tidak asing lagi ketika kita berbicara tentang negara ini. Agraris adalah platform yang terpampang jelas dalam perjalanan bangsa. Indonesia sebagai negara agraris adalah negara pengekspor dan pengimpor produk pangan terbesar di dunia. Banyak pihak yang mengkhawatirkan bahwa kita akan masuk ke dalam jebakan pangan yang akan sangat sulit keluar di kemudian hari. Tantangan masa mendatang dalam penyediaan pangan, peningkatan ekspor, pembenahan kelembagaan, pembangunan infrastruktur, dan devisa negara yang semakin berat terutama berkaitan dengan pertambahan jumlah penduduk, tingkat pendidikan petani dan sumber daya alam.
Tingkatkan Kesejahteraan Petani,.
Swasembada beras menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi kursi kepemerintahan saat itu. Namun di balik itu semua kita akan melihat fenomena yang unik untuk dikaji dan dibahas bersama. Secara mendasar swasembada bisa diartikan surplusnya kebutuhan atau ketersediaan akan suatu barang. Dengan adanya swasembada beras secara otomatis daya beli pemerintah terhadap hasil petani padi akan tinggi sehingga petani akan mendapatkan pendapatan yang realistis dari harga jual. Sangat berbeda kondisinya dengan realita sekarang, banyak petani yang tingkat kesejahteraannya di bawah rata-rata karena tidak bisa mendapatkan harga gabah atau beras dengan harga yang sesuai. Entah itu karena ulah tengkulak atau penetapan standar harga yang rendah oleh pemerintah atau bahkan mereka tidak tersentuh sedikit pun dari pemerintah. Ironi memang, bisa kita lihat melalui data di setiap daerah terkait dengan Nilai Tukar Petani yang rendah atau bahkan mengalami penurunan di setiap tahunnya. Hal ini menjadi pertanyaan besar bagi kita, Apakah petani menjadi lebih sejahtera atau hanya semata2 keberhasilan pemerintah dalam menjalankan programnya tanpa peduli dengan nasib petani, kita ambil contoh saja kasus ini seperti kerja rodi. Peningkatan kesejahteraan petani sangat di perlukan baik itu melalui pembelian harga bahan pangan dengan cukup tinggi maupun sebuah subsidi harga hasil pertanian oleh pemerintah sehingga interval antara biaya kemudian pendapatan menjadi layak untuk seorang petani.
Swasembada beras menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi kursi kepemerintahan saat itu. Namun di balik itu semua kita akan melihat fenomena yang unik untuk dikaji dan dibahas bersama. Secara mendasar swasembada bisa diartikan surplusnya kebutuhan atau ketersediaan akan suatu barang. Dengan adanya swasembada beras secara otomatis daya beli pemerintah terhadap hasil petani padi akan tinggi sehingga petani akan mendapatkan pendapatan yang realistis dari harga jual. Sangat berbeda kondisinya dengan realita sekarang, banyak petani yang tingkat kesejahteraannya di bawah rata-rata karena tidak bisa mendapatkan harga gabah atau beras dengan harga yang sesuai. Entah itu karena ulah tengkulak atau penetapan standar harga yang rendah oleh pemerintah atau bahkan mereka tidak tersentuh sedikit pun dari pemerintah. Ironi memang, bisa kita lihat melalui data di setiap daerah terkait dengan Nilai Tukar Petani yang rendah atau bahkan mengalami penurunan di setiap tahunnya. Hal ini menjadi pertanyaan besar bagi kita, Apakah petani menjadi lebih sejahtera atau hanya semata2 keberhasilan pemerintah dalam menjalankan programnya tanpa peduli dengan nasib petani, kita ambil contoh saja kasus ini seperti kerja rodi. Peningkatan kesejahteraan petani sangat di perlukan baik itu melalui pembelian harga bahan pangan dengan cukup tinggi maupun sebuah subsidi harga hasil pertanian oleh pemerintah sehingga interval antara biaya kemudian pendapatan menjadi layak untuk seorang petani.
Membangun lembaga yang solid untuk fokus pada hasil tanaman pangan selain padi,.
Isu yang bergulir saat ini yaitu diversifikasi pangan namun jika kita dapat melihat bersama, mengapa usaha usaha untuk menjalankan ini seolah stagnan atau berhenti di tempat dan seperti jatuh bangun untuk terus bertahan. Dan juga kita melihat mengapa usaha untuk mempertahankan padi sebagai makanan pokok tetap konsisten. Terlihat jelas dari kasus di atas terfokus pada lembaga pemerintah (BULOG) mengambil peranan penting dalam penampung hasil dan pendistribusian beras. Tetapi pada tanaman pangan lainnya seperti jagung, kedelai, gandum dan lain-lain belum ada jaminan untuk harga standar. Layaknya pembelian padi di BULOG dengan harga standar. Hal ini semakin mempersulit petani dalam pemasaran dan terkadang mengapa petani lebih memilih tengkulak, karena ketergantungan dan ada jaminan harga walaupun nilainya masih di bawah harga standar. Petani harus bersusah payah mendapatkan harga pasaran yang sering berubah-ubah. Inilah salah satu terobosan baru, entah pemerintah membuat lembaga baru atau menggabungkan kinerjanya dengan BULOG.
Isu yang bergulir saat ini yaitu diversifikasi pangan namun jika kita dapat melihat bersama, mengapa usaha usaha untuk menjalankan ini seolah stagnan atau berhenti di tempat dan seperti jatuh bangun untuk terus bertahan. Dan juga kita melihat mengapa usaha untuk mempertahankan padi sebagai makanan pokok tetap konsisten. Terlihat jelas dari kasus di atas terfokus pada lembaga pemerintah (BULOG) mengambil peranan penting dalam penampung hasil dan pendistribusian beras. Tetapi pada tanaman pangan lainnya seperti jagung, kedelai, gandum dan lain-lain belum ada jaminan untuk harga standar. Layaknya pembelian padi di BULOG dengan harga standar. Hal ini semakin mempersulit petani dalam pemasaran dan terkadang mengapa petani lebih memilih tengkulak, karena ketergantungan dan ada jaminan harga walaupun nilainya masih di bawah harga standar. Petani harus bersusah payah mendapatkan harga pasaran yang sering berubah-ubah. Inilah salah satu terobosan baru, entah pemerintah membuat lembaga baru atau menggabungkan kinerjanya dengan BULOG.
Kemudahan dalam permodalan,.
Sektor pertanian di kenal dengan sektor yang sulit mendapatkan kepercayaan dalam permodalan. Hal tersebut berkaitan dengan ketidakpastian, melihat pertanian ini sangat erat berkaitan dengan faktor ilkim dan kemampuan SDM pengelola sehingga kepercayaan investor atau lembaga permodalan sulit untuk memberikan dana segar karena kurang adanya jaminan. Berkaitan dengan pendanaan maka pemerintah perlu untuk membentuk lembaga keuangan untuk bidang pertanian seperti Bank Pertanian. Mungkin banyak BPR yang dapat mendanai usaha pertanian namun tidak dalam jumlah yang besar. Tidaklah mungkin pertanian dibangun tanpa keberpihakan. Tidaklah mungkin pertanian dibangun Apple to Apple dengan industri. Negeri seperti Thailand dan China secada sadar mendirikan Bank Pertanian karena bank itu dibutuhkan untuk membantu perkembangan pertanian. Terbukti, pertanian di kedua negara tersebut bisa menjadi penopang kemajuan negara. Program Pemerintah untuk Kabinet SBY Jilid dua khususnya bidang pertanian adalah membangun Bank Pertanian. Semoga harapan kita semua dapat tercapai sehingga petani tidak lagi tercekik oleh permasalahan modal.
Sektor pertanian di kenal dengan sektor yang sulit mendapatkan kepercayaan dalam permodalan. Hal tersebut berkaitan dengan ketidakpastian, melihat pertanian ini sangat erat berkaitan dengan faktor ilkim dan kemampuan SDM pengelola sehingga kepercayaan investor atau lembaga permodalan sulit untuk memberikan dana segar karena kurang adanya jaminan. Berkaitan dengan pendanaan maka pemerintah perlu untuk membentuk lembaga keuangan untuk bidang pertanian seperti Bank Pertanian. Mungkin banyak BPR yang dapat mendanai usaha pertanian namun tidak dalam jumlah yang besar. Tidaklah mungkin pertanian dibangun tanpa keberpihakan. Tidaklah mungkin pertanian dibangun Apple to Apple dengan industri. Negeri seperti Thailand dan China secada sadar mendirikan Bank Pertanian karena bank itu dibutuhkan untuk membantu perkembangan pertanian. Terbukti, pertanian di kedua negara tersebut bisa menjadi penopang kemajuan negara. Program Pemerintah untuk Kabinet SBY Jilid dua khususnya bidang pertanian adalah membangun Bank Pertanian. Semoga harapan kita semua dapat tercapai sehingga petani tidak lagi tercekik oleh permasalahan modal.
Pembangunan Infrastruktur yang rapi dan strategis serta pengaktifan kelembagaan yg mendukung sektor pertanian seperti KUD ,.
Pembangunan ekonomi kerakyatan merupakan perwujudan dari demokrasi ekonomi yakni dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal ini mengandung arti bahwa pertumbuhan ekonomi seharusnya diperoleh dengan menggunakan sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh sebagian besar rakyat secara individu maupun melalui organisasi ekonomi rakyat seperti koperasi, usaha kecil, usaha menengah serta usaha besar yang hasilnya dapat dinikmati dan diterima oleh rakyat. Optimalisasi support sistem yang ada akan meningkatkan lever perkembangan pertanian. Pembangunan infrastruktur kemudian perangkat ekonomi sangatlah dibutuhkan dalam merevitalisasi sektor ini. Pembangunan infrastruktur akan sangat membantu dalam proses pertanian dari sektor hulu hingga ke hilir. Irigasi, pasar induk, perangkat perekonomian dan lainnya adalah fokus revitalisasi. Maka dengan hal tersebut membantu petani dalam mengakses proses produksi sampai pemasaran.
Pembangunan ekonomi kerakyatan merupakan perwujudan dari demokrasi ekonomi yakni dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal ini mengandung arti bahwa pertumbuhan ekonomi seharusnya diperoleh dengan menggunakan sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh sebagian besar rakyat secara individu maupun melalui organisasi ekonomi rakyat seperti koperasi, usaha kecil, usaha menengah serta usaha besar yang hasilnya dapat dinikmati dan diterima oleh rakyat. Optimalisasi support sistem yang ada akan meningkatkan lever perkembangan pertanian. Pembangunan infrastruktur kemudian perangkat ekonomi sangatlah dibutuhkan dalam merevitalisasi sektor ini. Pembangunan infrastruktur akan sangat membantu dalam proses pertanian dari sektor hulu hingga ke hilir. Irigasi, pasar induk, perangkat perekonomian dan lainnya adalah fokus revitalisasi. Maka dengan hal tersebut membantu petani dalam mengakses proses produksi sampai pemasaran.
Kebijakan dan peraturan pemerintah harus relevan dengan kondisi saat ini,.
Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi serangkaian agenda besar pemerintah 5 tahun ke depan. Namun serangkaian kebijakan tersebut tidak memiliki konsistensi serta tidak mencerminkan sense of humanity. Hal ini dilihat dari dampak yang telah terjadi maupun bakal muncul terhadap kesejahteraan petani Indonesia dan ketahanan pangan nasional. Jatuhnya harga gabah di tingkatan petani serta pencabut subsidi pupuk yang sangat tidak relevan dengan kondisi sekarang sehingga membuat petani geram dengan sikap pemerintah atas kenaikan faktor produksi tersebut. Hal tersebut memperlihatkan betapa lemahnya antisipasi pemerintah terhadap permasalahan yang menyangkut kehidupan para petani. Kebijakan yang saat ini digulirkan oleh pemerintah seolah menunggu perkembangan pasar namun tidak melihat jauh ke depan. Kemudian banyak kasus yang memperlihatkan tidak konsistensinya pemerintah untuk mendukung pertanian melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Sudah saatnya pemerintah membuang arogansi sektor yang hanya membesarkan prestasi masing-masing.
Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi serangkaian agenda besar pemerintah 5 tahun ke depan. Namun serangkaian kebijakan tersebut tidak memiliki konsistensi serta tidak mencerminkan sense of humanity. Hal ini dilihat dari dampak yang telah terjadi maupun bakal muncul terhadap kesejahteraan petani Indonesia dan ketahanan pangan nasional. Jatuhnya harga gabah di tingkatan petani serta pencabut subsidi pupuk yang sangat tidak relevan dengan kondisi sekarang sehingga membuat petani geram dengan sikap pemerintah atas kenaikan faktor produksi tersebut. Hal tersebut memperlihatkan betapa lemahnya antisipasi pemerintah terhadap permasalahan yang menyangkut kehidupan para petani. Kebijakan yang saat ini digulirkan oleh pemerintah seolah menunggu perkembangan pasar namun tidak melihat jauh ke depan. Kemudian banyak kasus yang memperlihatkan tidak konsistensinya pemerintah untuk mendukung pertanian melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Sudah saatnya pemerintah membuang arogansi sektor yang hanya membesarkan prestasi masing-masing.
Akselerasi pelaksanaan reforma agraria,.
Reforma agraria adalah jawaban paling tepat. Inti dari reforma agraria adalah landreform, yakni penataan ulang struktur penguasaan tanah menjadi lebih berkeadilan sosial. Melalui landreform, rakyat miskin, terutama kaum tani yang hidupnya bergantung pada penggarapan tanah, dipastikan akan mendapatkan akses pemilikan tanah. Fobia atas istilah landreform hendaknya segera diakhiri. Pada masa lalu isu landreform menjadi momok menakutkan akibat stigma negatif dari rezim yang memang anti-landreform, namun saat ini landreform merupakan keharusan sejarah. Negara mesti mengerahkan segenap kemampuan membantu rakyat penerima manfaat reforma agraria itu dengan berbagai kemudahan dan akses. Ringkasnya, reforma agraria adalah program landreform yang disertai program-program penunjang berikutnya. Dalam bahasa (Kepala Badan Pertanahan Nasional) Joyo Winoto, reforma agraria adalah landreform plus acces reform. Mengutip (mantan Ketua Konsorsium Pembaruan Agraria) Noer Fauzi, masih harus diperhitungkan kekuatan resistensi dari golongan yang antireforma agraria. Negara mana pun yang kini maju, selalu diawali dengan pelaksanaan reforma agraria dalam fase awal pembangunan bangsanya. Reforma agraria bukanlah isu ideologis "kiri" atau "kanan" atau "tengah". Lahan seluas 8,15 juta hektar akan dibagikan pemerintah mulai 2007 hingga 2014. Diperkirakan, 6 juta hektar untuk masyarakat miskin dan 2,15 juta hektar untuk pengusaha guna usaha produktif yang melibatkan petani perkebunan. Pembagian tanah secara merata dan berkeadilan sangat dibutuhkan saat ini sehingga sebuah akselerasi pelaksanaan ini menjadi prioritas utama mengingat tanah di negara ini khusus untuk pertanian menurun secara signifikan untuk pembangunan perindustrian dan perumahan.
Reforma agraria adalah jawaban paling tepat. Inti dari reforma agraria adalah landreform, yakni penataan ulang struktur penguasaan tanah menjadi lebih berkeadilan sosial. Melalui landreform, rakyat miskin, terutama kaum tani yang hidupnya bergantung pada penggarapan tanah, dipastikan akan mendapatkan akses pemilikan tanah. Fobia atas istilah landreform hendaknya segera diakhiri. Pada masa lalu isu landreform menjadi momok menakutkan akibat stigma negatif dari rezim yang memang anti-landreform, namun saat ini landreform merupakan keharusan sejarah. Negara mesti mengerahkan segenap kemampuan membantu rakyat penerima manfaat reforma agraria itu dengan berbagai kemudahan dan akses. Ringkasnya, reforma agraria adalah program landreform yang disertai program-program penunjang berikutnya. Dalam bahasa (Kepala Badan Pertanahan Nasional) Joyo Winoto, reforma agraria adalah landreform plus acces reform. Mengutip (mantan Ketua Konsorsium Pembaruan Agraria) Noer Fauzi, masih harus diperhitungkan kekuatan resistensi dari golongan yang antireforma agraria. Negara mana pun yang kini maju, selalu diawali dengan pelaksanaan reforma agraria dalam fase awal pembangunan bangsanya. Reforma agraria bukanlah isu ideologis "kiri" atau "kanan" atau "tengah". Lahan seluas 8,15 juta hektar akan dibagikan pemerintah mulai 2007 hingga 2014. Diperkirakan, 6 juta hektar untuk masyarakat miskin dan 2,15 juta hektar untuk pengusaha guna usaha produktif yang melibatkan petani perkebunan. Pembagian tanah secara merata dan berkeadilan sangat dibutuhkan saat ini sehingga sebuah akselerasi pelaksanaan ini menjadi prioritas utama mengingat tanah di negara ini khusus untuk pertanian menurun secara signifikan untuk pembangunan perindustrian dan perumahan.
No comments:
Post a Comment